Jakarta | jurnaldepok.com
Pasangan Calon Wali-Wakil Wali Kota Depok nomor urut 02, H. Supian Suri-Chandra Rahmansyah membongkar intimidasi penguasa kepada para Aparatur Sipil Negara (ASN) dan tenaga honorer di acara debat terbuka tadi malam.
Ungkapan itu dilontarkan Supian saat menjawab pertanyaan paslon IBH-Ririn yang mengatakan adanya intimidasi terhadap seorang emak-emak saat melakukan proses demokrasi.
“Kita harus melindungi hak-hak perempuan dan anak, bagimana dengan kasus kemarin dimana ada yang mengaku pendukung 02 yang mengintimadasi emak-emak,” ungkap Ririn dalam acara debat, Kamis (14/11/24).
Pernyataan itu langsung dijawab oleh Calon Wali Kota Depok, H. Supian Suri. Ia mengatakan, masalah intimidasi pelaksanaan pilkada sudah ada penanggungjawabnya, kalaupun itu dianggap intimidasi harus dibuktikan terlebih dahulu bersama aparatur penegak hukum.
“Yang paling mengkhawatirkan adalah intimidasi dari seorang penguasa terhadap tenaga-tenaga honorer, pegawai-pegawai di pemkot, pejabat-pejabat di pemkot sampai intimidasi kepada tenaga sukwan,” ungkap Supian.
Dikatakannya, mereka harus membuat surat pernyataan untuk memberikan dukungan kepada partai penguasa.
“Ini namanya intimidasi. Bahkan seorang penanggungjawab pengelola sampah harus diintimidasi dengan WA, kami punya bukti WA nya. Jadi cerita intimidasi bukan hanya untuk perempuan, tapi semua bisa diintimidasi,” jelasnya.
Lebih lanjut Supian menegaskan, intimidasi yang paling keras adalah dari penguasa untuk mempertahankan kekuasaan.
Sebelumnya jual beli serangan terjadi dibabak pertama debat terbuka pasangan calon wali-wakil wali kota Depok antara IBH-Ririn dan Supian-Chandra.
Paslon nomor urut 2, Supian-Chandra menilai enggak nyambung jawaban yang diberikan oleh paslon 01, IBH-Ririn saat ditanya terkait imigrasi dan pertumbuhan penduduk.
“Paslon 01 ini jauh enggak nyambung, apa hubungannya migrasi dengan KB. Justru yang harus dilakukan itu pembukaan akses transportasi, enggak nyambung sama KB,” ujar Chandra menanggapi jawaban IBH-Ririn di acara debat, Kamis (14/11/24).
Sebelumnya IBH-Ririn memberikan pendapat untuk mengatasi imigrasi dan pertamabhan penduduk yakni dengan cara membangun fasilitas di setiap kecamatan, sehingga penduduk tak menumpuk di salah satu kecamatan.
“Serta pengendalian penduduk dengan keluarga berencana,” ungkapnya. n Rahmat Tarmuji
